BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

 

SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR : 9 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU

 

Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
3. Pembinaan teknis di bidang perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
4. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena bencana di wilayah Daerah;
5. Pelaksanaan penyediaan lahan bagi masyarakat yang terkena bencana di wilayah Daerah;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah dan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
8. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
9. Pelaksanaan penyediaan sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas tingkat kemampuan kecil;
10. Pelaksanaan penyediaan infrastruktur permukiman di Daerah;
11. Penyusunan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
12. Penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana dalam menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh;
13. Penyediaan sarana dan prasarana untuk penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
14. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada Daerah;
15. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada Daerah;
16. Penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman yang selaras dengan kebijakan nasional;
17. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman di perumahan untuk penunjang fungsi hunian;
18. Pelaksanaan kegiatan pelayanan, pendataan, perencanaan, dan penggunaan pemeliharaan, sosialisasi pemakaman;
19. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
20. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
21. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.