DISKOMINFO INDRAMAYU — Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memberikan perhatian serius kepada Kabupaten Indramayu dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrim.
Hal itu terungkap saat Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim yang dilakukan di Gedung Sate Bandung, Rabu (29/09/21). Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar.
Dalam kesempatan itu, Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar memaparkan sejumlah program yang dapat mengatasi kemiskinan. Hanya saja, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya percepatan penanganan baik oleh pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar.
Bupati Nina Agustina mencontohkan, dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, selain sejalan dengan strategi pengentasan kemiskinan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, pihaknya juga mensiasati program pendidikan dengan membebaskan biaya pendidikan termasuk tidak adanya pungutan untuk membeli buku mata pelajaran sekolah bagi warga miskin.
Di bidang kesehatan, Bupati Nina Agustina telah meminta Dinas Kesehatan untuk tidak mengenakan biaya persalinan bagi warga miskin.
“Utamanya dengan 10 program unggulan yang sudah kami rencanakan, dapat menangani percepatan kemiskinan ekstrem yang ada di Indramayu,” jelas orang nomor satu Indramayu itu.
Sinergi ketiganya ini, kata Bupati Nina Agustina, diharapkan dapat menanggulangi penanganan kemiskinan di Kabupaten Indramayu yang akan dilakukan secara bertahap, untuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indramayu terutama di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan Daya Beli masyarakat. (Agus MT/Dedy–Tim Publikasi Diskominfo Indramayu).
